Minggu, 17/10/2021 07:45 WIB

Indisipliner, Paripurna KUA PPAS RAPBD 2021 Taput Molor Lagi

Fatimah mengatakan sudah dua kali alami penundaan atas ketidakhadiran pihak pemerintah dalam paripurna.

Wakil ketua DPRD Tapanuli Utara Fatimah Hutabarat SE pimpin paripurna penandatanganan kesepakatan penyusunan rancangan KUA PPAS Rancangan APBD 2021 yang gagal pada Senin, 7 Desember 2020. (Foto : Jurnas.com/ Jumpa Manullang)

JurnasSumut.com, Taput - Rapat paripurna penandatanganan kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tentang penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) rancangan APBD tahun 2021 kembali molor untuk kedua kalinya.

Pada Senin, 7 Desember 2020, saat rapat paripurna DPRD Tapanuli Utara (Taput) kembali digelar, di ruang rapat paripurna  hanya terlihat 21 orang saja duduk ikuti rapat dari jumlah 35 anggota DPRD periode 2019-2024.

Di meja kursi anggota dewan, hanya didapati papan nama tanpa penghuni. Agenda rapat sendiri hanya dipimpin Wakil Ketua DPRD Fatimah Hutabarat SE. 

Sementara Ketua DPRD Poltak Pakpahan dan Reguel Simanjuntak tidak nampak di kursi kehormatan yang berada di podium gedung dewan.

Alasan penundaan rapat paripurna sesuai keterangan Fatimah Hutabarat, karena ketidakhadiran eksekutif sebagai mitra DPRD daerah itu.

Fatimah mengatakan sudah dua kali alami penundaan atas ketidakhadiran pihak pemerintah dalam paripurna. Dia menyebut alasan tertulis dari pemerintah apa penyebab absen di gedung dewan belum mereka terima.

"Kita tidak tahu alasan mereka (pemerintah) absen selama dua kali diundang, padahal dari kehadiran sudah qorum. Nanti akan kita buka kepada media setelah agenda ketiga nanti," kata Fatimah usai gelaran paripurna yang gagal.

Kata dia, kemungkinan penerapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) boleh saja mengantisipasi kegagalan itu. Tentu Pemkab harus mempersiapkan berbagai macam rencana kemungkinan seperti sanksi yang akan diterima.

"Kalau menurut saya memang ya. Terkait sanksi kementerian dalam negeri yang lebih memahami itu. Tentu acuanya adalah Permendagri nomor 64 tahun 2018," katanya.

Sekretaris Daerah Tapanuli Utara, Sahat Indra Simaremare dihubungi melalui telepon seluler pada Senin, 7 Desember 2020, mengatakan mereka selaku mitra DPRD tidak wajib lagi hadir ikuti rapat, karena sudah berbenturan dengan ketentuan undang-undang.

Kata dia, sesuai jadwal Bamus sebelumnya, bahwa rapat penandatanganan sebelum tanggal 30 November 2020 gagal adalah karena tidak qorum saat itu.

Kewajiban pemerintah daerah dan DPRD, sesuai Pasal 312, KUA PAS APBD harus sudah ditandatangani sebelum RAPBD 2021 disahkan. Dimana sesuai ketentuan, RAPBD 2021 harus sudah selesai dibahas satu bulan sebelum tahun anggaran 2020 berakhir.

"Jadi setelah lewat dari situ tidak ada lagi kewajiban pemerintah dan DPRD untuk membahas rancangan APBD, karena sudah lewat tanggal 30 November 2020," kata Indra.

Rencanakan Perkada

Akibat kegagalan itu,  kata Indra, Pemkab Taput akan mempersiapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk APBD tahun 2021 depan.

"Sebenarnya kita tidak inginkan Perkada, tentu kita inginkan secara administratif adalah Perda APBD 2021, tetapi DPRD saat itu tidak hadir sesuai Bamus," katanya. (Jumpa P Manullang)

TAGS : Taput APBD DPRD Fatimah Hutabarat




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :