Minggu, 17/10/2021 07:55 WIB

Gubernur Edy: Kalau Saya Nyolong Silahkan KPK Tangkap

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyatakan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih di Sumatera Utara. Bahkan ia menegaskan, kalau ia `nyolong` maka silahkan KPK menangkapnya.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat diwawancarai di rumah Dinas Gubernur.

Jurnassumut.com - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyatakan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih di Sumatera Utara. Bahkan ia menegaskan, kalau ia `nyolong` maka silahkan KPK menangkapnya.

"Kalau saya nyolong, silahkan KPK tangkap saya. Kita berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan berharap peringkat korupsi di Sumatera Utara dapat mengalami penurunan," kata Gubernur Edy, kepada para wartawan yang mewawancarainya, Senin (1/3).

Hal itu disampaikan Gubernur Edy, usai mengikuti diskusi secara video conference (vidcon) terkait pengadaan di instansi pemerintah bersama deputi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, di rumah dinas gubernur, Jalan Sudirman Medan.

Dikatakan Gubernur Edy, untuk bisa mengurangi peringkat korupsi di Sumatera Utara, harus ada upaya bersama dalam pengelolaan pemerintahan yang baik di Sumut.

"Peringkat korupsi kita nomor 3 dari sebelumnya diperingkat 2 nasional. Sudah turun sedikit," kata gubernur.

Artinya, kata Edy, besar harapannya bersama OPD peringkat korupsi daerah ini mengalami penurunan tajam. "Target kita paling tidak di nomor 33 dari 34 (Provinsi)," ujarnya.

Namun, Edy khawatir dengan masih adanya kabar penangkapan terkait korupsi seseorang, maka sulit mempertahankan rangking Sumut yang sedikit membaik itu. "Termasuk kalau saya salah ya ditangkap, apalagi kalau saya nyolong, ditangkap juga sama dia (KPK)," jelasnya.

Untuk itu, sebutnya, pihak KPK berharap Pemprov Sumut dapat berbuat baik bagi kesejahteraan masyarakatnya. Maka komunikasi dengan KPK harus selalu dilakukan dalam meminimalisir korupsi.

Sebelumnya, Edy Rahmayadi memaparkan terkait diskusi secara vidcomnya dengan KPK berkenaan dengan pengadaan, dalam hal ini mengenai e-katalog untuk satu sistem pembelanjaan bahan-bahan bangunan yang terkoordinir, lebih praktis dan cepat.

Termasuk, tambahnya, memasukkan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). "UMKM di bawah 50 juta bisa masuk kesitu (e-katalog) sehingga langsung terprogram dan terdaftar, agar mudah di kontrol," ujarnya.

Mengenai jangka waktu pemanfaatan program itu sendiri, dikatakan Edy, Pemprov Sumut masih mempelajarinya terlebih dahulu. "Besok, baru mulai dipelajari," ucapnya.

TAGS : Gubernur Sumut Edy Rahmayadi KPK Turunkan Peringkat Korupsi




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :