Minggu, 17/10/2021 08:32 WIB

Berkas Perkara Dugaan Korupsi UIN Sumut Dikirim Kembali ke Kejaksaan

Polisi Daerah Sumatera Utara kembali melimpahkan berkas perkara korupsi di UIN Sumut ke Kejaksaan Tinggi Sumut.

Kampus UIN Sumatera Utara.

Jurnassumut.com - Terkait dugaan kasus Korupsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) yang belum tuntas. Polisi kembali mengirimkan berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejati Sumut.

Kasubdit Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan mengatakan, Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut sudah mengirim berkas ke JPU.

"Sudah kita kirimkan kembali Berkas Perkara Ke Kejati Sumut pada Hari Selasa, 20 April 2021," ungkapnya, Senin (26/4/21).

Namun ia tidak mengetahui berapa kali berkas dikembalikan jaksa ke Poldasu atas dugaan korupsi UIN Sumut yang ditangani sejak tahun 2019 silam.

"Sudah pernah mengirim berkas ke jaksa namun dikembalikan untuk dilengkapi," katanya.

MP Nainggolan menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan dan telah memeriksa saksi di Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI).

"Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi di Kemenag RI di Jakarta dalam kasus dugaan korupsi di UIN SU," ucapnya.

Menurutnya, ada banyak saksi di Kemenag yang diambil keterangannya terkait kasus tersebut.

"Jadi penyidik memandang kedatangannya ke sana untuk mempercepat prosesnya," tutur MP Nainggolan.

Sebagaimana diketahui, mantan Rektor UIN Sumut berinisial SS ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi.

SS merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pembangunan gedung perkuliahan terpadu di Tahun Anggaran 2018 yang berada di Jalan William Iskandar Pasar V, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang.

Selain menetapkan Rektor sebagai tersangka, dua orang direktur yang mengerjakan kegiatan itu, PT Multi Karya Bisnis Perkasa (MKBP) juga telah ditetapkan sebagai tersangka, mereka adalah JS dan SE.

Proyek pembangunan yang ditanggungjawabi Rektor itu diduga mengakibatkan kerugian Negara mencapai Rp 10 milyar. 

Sebab, pembangunan ‘mangkrak’ atau tidak selesai sampai saat tahun 2020. Pagu anggaran dalam kegiatan itu mencapai Rp 44,9 Miliar.

Penetapan ke tiga tersangka berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Sumut nomor: R-64/PW02/5.1/2020, tanggal 14 Agustus 2020 lebih kurang Rp10 Miliar.

Diketahui, kasus ini berawal Juli 2017 lalu, di mana rektor memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk membuat proposal pengajuan pembangunan gedung kuliah terpadu di UINSU kepada Kemenag RI dengan surat Rektor UINSU nomor: B.305/Un.11.R2/B.II.b KS.02/07/2017 pada tanggal 4 Juli 2017.

Adapun jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 49,9 Miliar yang kemudian disetujui oleh Kementerian Agama RI sebesar Rp 50 Miliar.

Dalam kasus ini, penyidik telah mengamankan barang bukti berupa kontrak dan dokumen pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kuliah terpadu UIN Sumut Medan tahun anggaran 2018 itu.

Kemudian dokumen pelaksanaan pencairan anggaran, dan laporan hasil pemeriksaan audit fisik oleh tim ahli dari ITS Surabaya, dan LHP PKKN BPKP perwakilan Sumut.

TAGS : Korupsi UIN Sumut Rektor AKBP MP Nainggolan




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :