Minggu, 23/01/2022 05:57 WIB

Peringati HBT ke 71, Gus Halim: Transmigrasi Sudah Dilaksanakan Sejak Jaman Kolonial

Halim Iskandar mengatakan, Transmigrasi sejak lama diimplementasikan di Nusantara, bahkan sejak masa kolonialisme belanda, yaitu pada tahun 1905.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar jadi pembina Upacara Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) ke-71 yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan, Minggu (12/12/2021). (Foto: Humas Kemendes PDTT)

Painan, Jurnassumut.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar jadi pembina Upacara Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) ke-71 yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan, Minggu (12/12/2021).

Didampingi Nyai Lilik Umi Nashriyah, Halim Iskandar memimpin Upacara HBT dengan tema Transmigrasi Wujud Nyata Implementasi SDGs Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Halim Iskandar mengatakan, Transmigrasi sejak lama diimplementasikan di Nusantara, bahkan sejak masa kolonialisme belanda, yaitu pada tahun 1905.

Ketika pada tahun itu, Pemerintah kolonial, untuk pertama kalinya, memberangkatkan 155 kepala keluarga (KK) transmigran, yang berasal dari Kedu, Jawa Tengah, menuju Gedong Tataan, Provinsi Lampung.

Pemerintah Indonesia melaksanakan program transmigrasi untuk pertama kalinya, tepat pada tahun 1950 tepatnya pada tanggal 12 Desember, ketika Jawatan Transmigrasi berangkatkan 25 kepala keluarga atau 98 jiwa transmigran menuju Lampung dan Lubuk Linggau.

"Oleh karena itulah, sejak saat itulah, tanggal 12 Desember kita kenal dan selalu kita peringati sebagai Hari Bhakti Trasmigrasi," kata Pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

Gus Halim mengajak, menjadikan HBT sebagai momentum refleksi bersama demi kemajuan, kebangkitan, serta kemaslahatan Indonesia, khususnya warga transmigran yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian bahwa, penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

"Undang-undang ini jelas menyebut, transmigrasi tidak semata mengemban tugas demografis, program transmigrasi juga dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah ekonomi, misi budaya, bahkan untuk melestarikan kebhinnekaan Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Program Trasmigrasi telah membuka keterisolasian wilayah dengan membangun 5.706 satuan pemukiman transmigrasi yang berada di 152 kawasan transmigrasi.

Ini telah berkembang menjadi 1.629 desa definitive, 564 eks satuan pemukiman transmigrasi berkembang menjadi ibu kota kecamatan, 118 eks satuan permukiman transmigrasi mendukung ibu kota kabupaten, serta dua ibu kota provinsi.

Salah satunya, Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Kawasan Lunang Silaut, telah masuk kawasan 52 prioritas pembangunan nasional.

"Sampai saat ini sebanyak 2,2 juta KK atau lebih dari 9,2 juta jiwa transmigran ditempatkan di permukiman baru," kata Gus Halim.

Penunjang ekonomi yang dibangun mencakup 26 pabrik kelapa sawit, 21 pabrik crumb rubber, 13 pabrik pengolahan kakao, serta industri pengolahan jagung.

"Dalam lima tahun terakhir, transmigrasi juga telah mempercepat terbitnya sertifikat warga transmigran sebanyak 163.151 bidang," kata Gus Halim.

Ke depan, sambung Gus Halim, revitalisasi dijalankan pada 152 Kawasan Transmigrasi, agar semakin menyejahterakan para transmigran.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, mempertegas dukungan pemerintah terhadap program transmigrasi. Kerja sama lintas sektor Kementerian/Lembaga, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, serta media massa, mempercepat pengembangan kawasan transmigrasi.

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan seperti diamanahkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

Transmigrasi menjadi salah satu jalan mencapai SDGs Desa, yang memiliki 18 tujuan dengan 222 indikator. SDGs Desa merupakan arah pembangunan desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.

Pencapaian tujuan SDGs ini, dimulai dengan pendataan desa berbasis data mikro, berbasis keluarga, bahkan individu.

Sejak 2021 Pokja Relawan Pendataan Desa telah mengumpulkan data seluruh warga, keluarga, dan wilayah RT hingga desa.

Data tersebut telah dianalisis melalui sistem informasi, sehingga menjadi bahan kalkulasi keunggulan maupun kelemahan tiap wilayah transmigrasi, termasuk menjadi penyusun rincian kegiatan dan peta jalan 2022-2030 yang pasti mendukung pencapaian SDGs Desa.

"Saat ini dukungan regulasi, data hingga perencanaan pembangunan secara mikro telah siap mendukung masa depan transmigrasi; memastikan bahwa transmigrasi berhasil menyajikan manfaat dan dampak positif bagi keluarga transmigran serta masyarakat sekitarnya," kata Gus Halim.

Ke depan, calon wilayah transmigrasi lebih dulu dibangun dengan menggunakan teknologi; terutama untuk memperbaiki kesulitan akses menuju wilayah transmigrasi.

Implementasi Transmigrasi

Perpres nomor 50 tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi diimplementasikan berupa kerja sama dengan Kementerian PUPera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertanian.

Pola pengelolaan lahan diarahkan terintegrasi untuk seluruh kawasan transmigrasi. Sekaligus, menjaga agar tidak ada lahan yang terfragmentasi

Integrasi lahan diikuti dengan implementasi integrasi pertanian, mulai dari hulu sarana produksi pertanian, produksi di lahan maupun olahan dalam industri, sampai memastikan offtaker untuk pemasaran hasil pertanian.

Mekanisasi, usaha tani yang lengkap dari hulu, produksi, pemrosesan produk sekunder dan tersier, hingga jaminan pemasaran ini menjadi solusi ketahanan pangan. Karena, telah tersedia lahan luas yang dikelola secara terintegrasi, ada warga yang mengelola, bisnis bisa dilembagakan dalam badan hukum publik berupa BUM Desa maupun BUM Desa.

Beberapa kuncinya adalah, ketersediaan data mikro, kelembagaan serta penghormatan terhadap budaya lokal yang adaptif, serta yang tidak mungkin kita lupakan adalah kolaborasi.

Dalam momentum HBT, Gus Halim juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik untuk Transmigrasi di Kabupaten Sijunjung, peta Transmigrasi dan meresmikan Kantor Wali Nagari.

Turut hadir dalam HBT ini, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Bupati Pesisir Selatan Rusna Yul Anwar , Pejabat Tinggi di lingkungan Kemendes PDTT seperti Dirjen PPKTrans Aisyah Gamawati dan Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Dirjen PPDT Eko Sri Haryanto dan Inspektur Jenderal Ekatmawati.

Gus Halim bersama Gubernur, Bupati Pesisir Selatan dan Pejabat dilingkungan Kemendes PDTT meninjau produk UKM seperti kopi dan kain motif khas yang diproduksi Transmigran di Kawasan Lunang Silaut.

Selain itu, Gus Halim hadiri acara pelantikan Persatuan Anak Transmigrasi (PATRI) Sumbar dan peluncuran buku yang ditulis para anak transmigrasi Pertama, Buku berjudul Jalan Terjal Anal Transmigrasi karya Moh Arifin dan Novel karya Melani Kurniawati.

TAGS : Abdul Halim Iskandar Transmigrasi Kolonialisme SDGs




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :