Minggu, 23/01/2022 07:21 WIB

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Di Sumut 300 Ribu Ton

Naslindo Sirait mengatakan pihaknya akan terus berkomunikasi ke pemerintah pusat melalui usulan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) TA.2022 agar dapat ditingkatkan alokasi pupuk bersubsidi ke Sumut. 

Rapat membahas pupuk bersubsidi.

Jurnassumut.com - Pemprov Sumatera Utara menyebut kebutuhan pupuk bersubsidi mencapai 300.000 ton per tahun. Namun, alokasi dari pemerintah pusat terkait ketersediaan pupuk hanya 152 ribu ton.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu, Naslindo Sirait mengatakan pihaknya akan terus berkomunikasi ke pemerintah pusat melalui usulan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) TA.2022 agar dapat ditingkatkan alokasi pupuk bersubsidi ke Sumut. 

Menurut dia, jelang akhir tahun, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi telah menginstruksikan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Sumut yang terdiri dari OPD terkait Pemprov Sumut, Polda Sumut, Kejati Sumut, dan pemangku kepentingan lain untuk terus meningkatkan koordinasikan dan pengawasan sampai ke tingkat kabupaten hingga kios pengecer agar pupuk bersubsidi disalurkan ke petani yang namanya ada dalam RDKK. 

Tujuannya adalah agar penyaluran tepat sasaran, tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum karena disparitas harga antara pupuk bersubsisi dan nonsubsidi sangat besar. 

"Bapak gubernur meminta keterlibatan bupati agar aktif memverifikasi usulan RDKK agar benar-benar menggambarkan data kebutuhan pupuk yang disesuaikan dengan luas areal riil yang dimiliki seorang petani, jangan sampai dimanipulasi bila perlu harus menggunakan titik koordinat," tegasnya. 

Selain persoalan kesenjangan antara kebutuhan dan alokasi, kata Naslindo, ketersediaan pupuk juga sangat dipengaruhi kondisi global saat ini. Mengingat bahan baku pupuk yang berbasis nitrogen dan potasium masih diimpor dari luar negeri. Alhasil kebijakan di negara asal impor akan memengaruhi produksi pupuk dalam negeri. 

"Misalnya kebijakan ekonomi hijau di Eropa, Rusia yang mengubah pola produksi dan juga perubahan pola konsumsi di China, sebagai negara-negara penghasil nitrogen dan potasium, akan sangat memengaruhi produksi pupuk di Indonesia," katanya. 

Sebab apabila bahan baku pembuatan pupuk dan pestisida masih sulit didapatkan (diimpor), dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan pupuk dan ini bisa berlangsung lama dan memengaruhi produksi dan ketersediaan pangan dan perekonomian yang lebih luas. 

"Mengingat perekonomian Sumut masih ditopang oleh sektor pertanian, karena itu pemda dan petani perlu mulai beralih kepada penggunaan pupuk organik dengan memanfaatkan sampah perkotaan dan hasil pembuangan hewan untuk diolah menjadi pupuk kompos," saran Naslindo. 

Pihaknya akan coba mendata seberapa besar potensi ini agar ke depan dikembangkan sebagai sebuah alternatif yang sangat strategis. Pun dalam waktu dekat, Pemprov Sumut akan melakukan komunikasi kepada kabupaten untuk sama-sama mulai memikirkan strategi jangka panjang dalam kemandirian pupuk untuk mendukung pertanian di Sumut. 

"Di samping tentunya solusi-solusi jangka pendek, pemberdayaan penyuluh serta pengawasan yang lebih intensif sehingga tujuan pemberian subsidi ini dapat meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan di Sumut," tutupnya.

TAGS : Naslindo Sirait Pupuk Bersubsidi Perekonomian




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :